Longtime.id – Pemkab Kutai Timur menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-XIV, Rabu (26/11/2025), menegaskan komitmen sinergi legislatif-eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi dihadiri anggota dewan, pejabat Pemkab, tokoh masyarakat, dan elemen undangan. Tanggapan disampaikan Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif fraksi-fraksi dan menekankan pentingnya kolaborasi untuk menghasilkan konsensus demi kemajuan Kutim. Salah satu sorotan utama adalah capaian pendapatan daerah yang meningkat dari proyeksi Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun, berkat pengawasan DPRD.
“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini, kita dapat menghasilkan konsensus yang solid demi kemajuan Kabupaten Kutim,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ade Achmad selaku Kepala BPKAD Kutim.
Pemerintah menanggapi catatan kritis fraksi, termasuk efisiensi belanja dan akuntabilitas (Fraksi Keadilan Sejahtera, NasDem), proporsi belanja operasional vs. modal (Fraksi Golkar), prioritas layanan dasar (Fraksi Demokrat), percepatan penyerapan anggaran dan pemanfaatan SIPD (Fraksi PPP dan Persatuan Indonesia Raya), serta alternatif pembiayaan dan dukungan ekonomi desa (Fraksi Gelora Amanah Perjuangan).
Pemkab Kutim menegaskan fokus APBD 2026 pada perencanaan matang, evaluasi program tahun jamak, antisipasi potensi penurunan pendapatan, dan penerapan prinsip good governance. Pemerintah siap melanjutkan pembahasan sesuai jadwal dan mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutim. (adv/diskominfokutim/lt)
