APBD Turun, Pemkab Kutim Pastikan Dana RT dan Jaminan Pekerja Rentan Tetap Aman
Longtime.id – Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan seluruh program kerakyatan tetap berjalan, mulai dari bantuan dana untuk RT hingga jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mengganggu program-program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memastikan bahwa kebijakan yang menyangkut dukungan bagi Rukun Tetangga (RT) dan jaminan sosial bagi pekerja rentan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah saat dimintai keterangan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-XI di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Jumat (21/11/2025) malam. Ia menuturkan bahwa meskipun terjadi penurunan APBD, alokasi dana program bantuan untuk seluruh RT di Kutim tidak akan mengalami perubahan.
“Program yang sudah menjadi andalan daerah ini akan tetap berjalan,” ujarnya menegaskan.
Bupati juga memastikan bahwa nilai bantuan sebesar Rp 250 juta untuk setiap RT akan tetap disalurkan seperti tahun sebelumnya. Program ini menjadi salah satu instrumen penting Pemkab Kutim untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala kecil serta pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.
Komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran RT juga tercermin dari kelanjutan program pengadaan motor operasional bagi ketua RT. Bupati Ardiansyah menyebutkan bahwa pengadaan tersebut tetap dilaksanakan sesuai rencana. Motor operasional itu diharapkan dapat mempermudah para ketua RT dalam memberikan pelayanan dan memantau kondisi wilayahnya.
Selain itu, Pemkab Kutim juga memastikan tidak ada pengurangan anggaran terkait program jaminan sosial pekerja rentan. Bahkan, program perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal itu ditargetkan akan terus diperluas. “Kita akan terus menuju target 150 ribu orang,” kata Ardiansyah.
Program jaminan sosial pekerja rentan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi risiko ekonomi dan sosial, seperti kecelakaan kerja ataupun kematian. Dengan memperluas cakupan peserta, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem perlindungan sosial di Kutim.
Keputusan Pemkab Kutim untuk tetap mempertahankan program-program prioritas tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memastikan stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah. Di tengah dinamika kondisi keuangan daerah, Pemkab Kutim menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap berada di garis terdepan. (adv/diskominfokutim/lt)
