Longtime.id – Dalam upaya memperkuat keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara legislatif, eksekutif, dan publik.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas seperti Gratispol dan Jospol hanya bisa dibangun melalui transparansi dan edukasi terkait tahapan kebijakan.
“Banyak program besar sedang dijalankan, seperti Gratispol dan Jospol, tapi yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” terangnya..
Menurut Ekti, keberhasilan program tidak hanya tergantung pada anggaran dan pelaksanaan, tetapi juga pada komunikasi yang baik kepada masyarakat.
“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat juga akan lebih sabar dan mendukung,” ucap Ekti.
Ekti juga menanggapi harapan percepatan program pendidikan gratis yang tengah disorot publik. Ia menegaskan pentingnya pemahaman bahwa program pemerintah melalui proses perencanaan, penganggaran, dan eksekusi bertahap.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi yang harus ditempuh secara bertahap. Kami di DPRD hadir untuk memastikan proses itu berjalan, dan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang jelas,” jelasnya.
Selain itu, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan pendidikan gratis bagi mahasiswa baru yang dijanjikan mulai tahun ini, dengan penguatan anggaran dalam APBD 2026.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan alokasi anggaran berjalan optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Ekti menutup dengan menegaskan peran DPRD sebagai mitra kritis dan jembatan informasi rakyat.
“Legislatif bukan hanya sekadar pengawas, tapi juga jembatan informasi dan harapan rakyat. Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab dengan kebijakan yang nyata,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
