Nurhadi Desak Pembangunan Pelabuhan dan SPBU untuk Pesisir Kutim: Ini Soal Keadilan Ekonomi
Longtime.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan kawasan perkotaan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih serius membangun infrastruktur strategis di daerah pesisir, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang dinilainya masih tertinggal.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah belum adanya pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta. Menurut Nurhadi, pembangunan pelabuhan tersebut penting tidak hanya sebagai fasilitas penunjang nelayan, tetapi juga sebagai wujud keadilan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal keadilan ekonomi,” jelasnya.
Nurhadi menjelaskan bahwa pelabuhan tersebut akan berfungsi sebagai pusat distribusi dan hilirisasi hasil tangkapan laut, serta memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah di kawasan pesisir.
Selain infrastruktur perikanan, Nurhadi juga menyoroti krisis energi yang kerap terjadi di Sangatta dan Sangkulirang. Ia menyebut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai hambatan utama produktivitas nelayan dan masyarakat umum.
“Kelangkaan BBM menjadi keluhan rutin nelayan. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap sektor kelautan belum sepenuhnya konkret. Maka, kami minta pembangunan SPBU khusus di wilayah tersebut jadi prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa wilayah pesisir tidak boleh terus-menerus menjadi kawasan tertinggal dalam pembangunan. Terlebih, sektor kelautan memiliki kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
“Pesisir tidak boleh terus jadi wilayah yang tertinggal. Kalau ingin bicara ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap Kutim harus ditingkatkan,” tutupnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
