Longtime.id – Efek domino dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dirasakan oleh pelaku usaha lokal di Kalimantan Timur, khususnya di sektor perhotelan. Hotel-hotel kecil dan non-bintang menjadi pihak paling terdampak akibat minimnya kegiatan pemerintahan di luar gedung instansi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa pemerintah kini telah membuka kembali peluang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di hotel. Arahan ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai respons atas keluhan dari sektor perhotelan yang mengalami penurunan pendapatan.
“Sudah ada arahan dari Kemendagri, jadi kegiatan-kegiatan pemerintah sudah diperbolehkan kembali dilakukan di hotel,” ucapnya.
“Arahan ini muncul karena efisiensi yang dilakukan sebelumnya ternyata berdampak negatif terhadap okupansi hotel,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi dalam beberapa tahun terakhir telah mengalihkan berbagai kegiatan instansi ke ruang kantor atau balai milik pemerintah, yang berdampak negatif pada okupansi hotel kecil.
Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi pelaku usaha perhotelan untuk bangkit. Namun, ia mengingatkan pentingnya komunikasi aktif dan strategi pemasaran dari hotel lokal kepada instansi pemerintah sebagai klien utama mereka.
“Hotel-hotel ini harus punya strategi pemasaran. Jangan sampai hanya hotel besar yang mendapat kegiatan. Harus ada komunikasi dan pendekatan dari pihak hotel ke instansi, supaya bisa terjadi penyesuaian,” jelasnya.
Lebih jauh, Sarkowi juga menggarisbawahi potensi ketimpangan jika dominasi hotel berbintang terus dibiarkan. Ia menilai kegiatan berskala kecil seperti pelatihan staf atau rapat bidang sangat ideal dilaksanakan di hotel-hotel lokal sebagai bentuk pemerataan ekonomi.
“Untuk hotel besar tidak terlalu terasa dampaknya, tapi hotel kecil cukup berat. Harus ada komunikasi yang dibangun, karena kalau tidak, yang terjadi adalah dominasi hotel besar,” tuturnya.
Ia berharap instansi pemerintah lebih peka dan proaktif dalam melibatkan hotel lokal. Menurutnya, keputusan untuk menggunakan jasa hotel lokal bukan semata soal anggaran, tetapi juga bagian dari keadilan akses ekonomi.
“Kita dorong agar pelaku usaha hotel lokal tidak tertinggal. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keadilan akses ekonomi dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal,” tutupnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
