DPRD Samarinda Soroti Pelayanan Puskesmas, Rasionalisasi Anggaran Rp8 Miliar Tak Ganggu Pelayanan Dasar
Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda yang digelar Selasa, 1 Juli 2025, terungkap bahwa sekitar Rp8 miliar dari anggaran Dinkes telah mengalami rasionalisasi.
Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada layanan dasar kesehatan.
“Dana itu tidak dihapus, hanya disesuaikan. Nantinya akan dialihkan untuk program lain yang tetap berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama untuk puskesmas,” kata Novan usai rapat, kepada wartawan.
Evaluasi yang dilakukan Komisi IV bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga menyentuh aspek implementasi di lapangan, terutama pada fasilitas layanan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik daerah.
Novan menilai capaian anggaran Dinkes selama tahun berjalan cukup baik, namun ia mengingatkan bahwa indikator pelayanan publik tidak bisa diukur hanya dari serapan belanja. Fokusnya adalah kepuasan masyarakat atas layanan yang mereka terima.
“Misalnya, di RSUD Abdul Moeis kami masih menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait layanan dasar. Ini juga kami minta agar Dinkes memberikan perhatian,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir adalah kekosongan sopir ambulans di Puskesmas Sungai Siring, yang sempat viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Novan menyebut bahwa penanganan sudah dilakukan dan saat ini layanan ambulans kembali beroperasi 24 jam.
“Sudah ada petugas yang siaga. Jadi sekarang kalau ada kebutuhan darurat, bisa langsung dilayani,” katanya.
Komisi IV juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap fasilitas kesehatan di wilayah pinggiran kota, yang kerap tertinggal dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Dalam konteks ini, Novan meminta agar kebijakan rasionalisasi anggaran tidak mengorbankan pelayanan dasar.
“Kami akan tetap mengawasi agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan, terutama di wilayah yang akses kesehatannya masih terbatas,” ujarnya.
Dinkes Kota Samarinda dijadwalkan akan melanjutkan penyusunan program lanjutan pasca-rasionalisasi dengan prioritas pada distribusi tenaga medis dan peningkatan pelayanan puskesmas. Komisi IV berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya program kesehatan di kota tersebut.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
