BONTANG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Bontang mengungkapkan keterbatasan sarana operasional, khususnya kendaraan roda dua dan anggaran bahan bakar minyak (BBM), untuk petugas di lapangan.
Kepala Damkartan Kota Bontang, Amiluddin mengatakan, selama ini banyak petugas yang masih menggunakan kendaraan pribadi, untuk merespons laporan masyarakat. “Bahkan penanganan gangguan hewan, seperti tawon maupun kondisi darurat lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena belum tersedianya kendaraan roda dua dinas yang ditempatkan di setiap pos pelayanan.
Akibatnya, petugas harus menggunakan motor pribadi untuk menuju lokasi kejadian. “Rata-rata teman-teman kami tidak punya kendaraan dinas roda dua di pos. Jadi mereka memakai kendaraan pribadi untuk datang ke lokasi,” jelasnya. Ia mengungkapkan, pihaknya juga belum mampu memberikan subsidi BBM kepada petugas, lantaran efisiensi anggaran.
Sementara sebagian besar armada Damkar menggunakan bahan bakar solar, yang kini mengalami kenaikan harga. “Kenaikan BBM ini sangat membengkak. Kami khawatir kendaraan operasional nantinya tidak bisa berjalan hanya karena persoalan BBM,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran perubahan. “Kami tidak ingin terjadi kondisi seperti di daerah lain, di mana armada pemadam terkendala turun ke lokasi akibat keterbatasan bahan bakar,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry menyatakan dukungannya, terhadap pengadaan kendaraan operasional roda dua bagi petugas Damkar. Ia menilai, Damkartan memiliki peran penting sebagai garda terdepan, dalam merespons berbagai laporan dan keluhan masyarakat.
Bahkan sering kali menangani persoalan di luar tugas pokok dan fungsi mereka. “Saya mendukung pengadaan kendaraan operasional roda dua untuk Damkar. Apalagi kalau sampai menggunakan motor pribadi dan BBM dari kantong sendiri, itu tentu memprihatinkan,” ucapnya.
Petugas Damkar seharusnya mendapat dukungan fasilitas yang memadai, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Semoga pemerintah bagaimana bisa memaksimalkan fasilitas, agar layanan ke masyarakat juga lebih cepat dan tak ada kendala,” tandasnya.
(sn/sr)
