Asti Mazar Kritik Pelaksanaan Bimtek di Luar Daerah, Dorong Efisiensi dan Manfaat Nyata
Longtime.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, memberikan tanggapan terkait maraknya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di luar daerah. Ia menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan bimtek untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran, terutama mengingat sejumlah keluhan masyarakat.
“Bimtek ini sudah pernah kami bahas sebelumnya. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, tetapi pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dinas terkait. Beberapa bimtek diadakan di luar daerah, dan itu sempat kami kritisi. Mengapa tidak dilakukan di dalam daerah saja? Hal tersebut hanya membuang anggaran,” ujar Asti belum lama ini.
Asti menyebutkan bahwa DPRD sering menerima laporan masyarakat mengenai banyaknya bimtek dan rapat koordinasi yang dilakukan di luar Kutai Timur. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan pelaksanaan tetap berada di tangan dinas terkait, sementara DPRD hanya dapat memastikan anggaran digunakan untuk kebutuhan prioritas yang mendesak.
“Jika bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tentu kami mendukung. Namun, jika hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa manfaat yang jelas, hal itu perlu kami soroti,” tegasnya.
Selain itu, Asti mengingatkan bahwa terlalu banyak bimtek dapat mengganggu pelayanan publik. Ia menyebut beberapa kasus di mana proyek dinas mengalami keterlambatan karena banyak pegawai yang mengikuti bimtek.
“Kami tidak pernah melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimtek itu. Tetapi, ketika ada proyek atau kegiatan yang tertunda karena personel dinas sibuk mengikuti bimtek, tentu kami akan bertindak. Saat rapat pun, yang hadir haruslah pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan tanpa otoritas,” jelasnya.
Asti juga menegaskan bahwa bimtek harus memberikan manfaat nyata bagi SDM dan pembangunan di Kutai Timur. Ia mendorong masyarakat untuk melaporkan jika ada bimtek yang dianggap tidak relevan agar DPRD dapat menindaklanjuti.
“Kalau bimtek itu memang diperlukan, kami tidak akan memprotes. Tetapi, harus dipastikan kegiatan tersebut benar-benar berdampak positif bagi pembangunan dan masyarakat di Kutai Timur,” pungkasnya. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
