Optimalisasi SIPD untuk Transparansi dan Efektivitas Pembangunan di Kutai Timur, DPRD Minta Pemkab Serius
Longtime.id – Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dinilai sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante, menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
SIPD berperan sebagai sistem integrasi untuk perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan, serta pengawasan pelaksanaan program daerah. David menekankan pentingnya perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap pengelolaan SIPD. Ia berharap sistem ini dijalankan dengan baik agar data dan informasi terkait tata kelola pemerintahan tidak terabaikan.
“Pengelolaan SIPD yang baik akan memudahkan pemerintah dalam memantau, merencanakan, dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar David saat ditemui media, baru-baru ini.
David menyebutkan, jika pengelolaan SIPD dilakukan secara optimal, pemerintah daerah Kutim akan lebih mudah dalam mengawasi setiap program dan kebijakan yang ada, sehingga efektivitas pembangunan daerah dapat meningkat.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini berharap, dengan perhatian lebih terhadap SIPD, Pemkab Kutim bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan.
“Kami ingin memastikan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses DPR dapat terakomodasi dengan baik, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tambahnya.
David juga menyoroti besarnya anggaran yang dimiliki Pemkab Kutim saat ini. Dengan alokasi anggaran yang besar, dampak pembangunan seharusnya bisa dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Jika ada usulan yang tidak terakomodasi dalam anggaran, perlu dijelaskan apa masalah dan alasannya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang maksimal,” tutup David Rante. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
