Longtime.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penempatan jabatan di dinas-dinas Pemkab Kutim.
Julfansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan yang sering kali tidak transparan dan tidak sesuai dengan kompetensi. Ia menilai banyak jabatan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak relevan dengan keahlian bidang yang dimiliki oleh pejabat tersebut.
“Karena kebanyakan sekarang, dinas meminta jabatan itu dengan bayar. Akhirnya, yang awalnya bukan dari bidangnya tetap ia duduki,” keluh Julfansyah kepada awak media, belum lama ini.
Menurutnya, praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat dan dapat menghambat kemajuan daerah. Julfansyah khawatir hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin menurun.
“Jika kita terus membiarkan praktik ini, maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun,” ujarnya.
Julfansyah menekankan bahwa setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya. Ia mengingatkan pentingnya menempatkan pegawai yang kompeten dan berintegritas di posisi strategis, agar hasil kerja mereka bisa optimal.
Selain itu, Julfansyah juga menyoroti masalah pengelolaan anggaran yang kurang efektif. “Dengan anggaran yang begitu besar, seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun, jika SDM yang ada tidak mampu menjalankan tugasnya, maka semua itu akan sia-sia,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan reformasi dalam pengelolaan SDM dan penempatan jabatan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat Kutim.
“Penting bagi pemerintah untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini akan meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat,” tutupnya. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
