Entaskan Kemiskinan, Agus Haris Dorong Pemerintah Buka Akses Lebih Luas Manfaatkan Peluang
Longtime.id – Anggota DPRD Bontang Agus Haris, menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program oleh Pemerintah, yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Mengingat anggaran belanja pemerintah sudah sepatutnya menjadi instrumen, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah diminta Agus Haris mematangkan konsep dan program untuk menekan angka kemiskinan di Bontang. Seperti halnya program pelatihan kerja, bantuan usaha kecil hingga peningkatan akses terhadap lapangan kerja baru, seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Setidaknya kita bisa fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung dalam mengurangi kemiskinan,” kata Agus Haris.
Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan keterampilan warga dan memberikan akses lebih luas pada peluang usaha dan pekerjaan, sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial semata.
Terlebih sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Agus Haris yakin upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran bisa dijalankan lebih maksimal.
Undang-undang tersebut memungkinkan daerah untuk mendapatkan bagian yang lebih proporsional dari penerimaan nasional, sehingga anggaran yang diterima daerah pun lebih besar.
“Dengan adanya undang-undang ini, kita sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” tandasnya.
Dia yakin, secara bertahap Bontang bisa menuju kemandirian fiskal, dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat, tetapi mampu mengelola potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.
Agus Haris berharap agar pemerintah kota semakin serius memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan keuangan baru ini. Apalagi, kemandirian fiskal adalah tujuan jangka panjang yang harus diupayakan. Makanya prosesnya harus dimulai dengan langkah konkret, melalui penggunaan APBD yang lebih berfokus pada program sosial ekonomi.
“Oleh karena itu, harus ada sinergi antar semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri, dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang,” pungkasnya.(*)
