Bupati Kutim Jawab Pandangan Umum Fraksi Demokrat Soal APBD: Komitmen pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktu
Longtime.id – DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-28 pada Senin (24/06) untuk menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memanfaatkan momen ini untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tanggapannya terhadap pandangan Fraksi Demokrat, Ardiansyah menekankan pentingnya perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama.
“Pemerintah terus berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur untuk menjadikan skala prioritas,” jelas Ardiansyah.
Ardiansyah juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pembangunan dan peningkatan perekonomian. “Tahun 2023, Pemkab Kutim mendapatkan bagi hasil dividen dari BUMD yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban atau utang sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-27 yang digelar Kamis (13/06), Fraksi Demokrat yang diwakili Muhammad Amin menyampaikan beberapa catatan penting terkait kinerja pemerintah, terutama mengenai PAD yang dinilai belum mencapai target. Dari target PAD sebesar Rp787,53 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76 persen. “Maka publik perlu tahu, faktor peningkatan PAD karena dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda atau tidak. Atau malah faktor lain yang lebih signifikan,” ungkap Amin.
Amin juga menekankan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait realisasi PAD yang selama ini hanya bergantung pada kinerja BUMD dan Perusda. Ia mengusulkan agar sektor pemungutan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan lebih dioptimalkan.
“Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah,” terangnya.
Dengan berbagai tanggapan ini, diharapkan pemerintah Kutim dapat lebih fokus dan terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas yang telah direncanakan. (Red)
