Longtime.id – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dalam Rapat Paripurna ke-28, Senin (24/06). Rapat tersebut membahas Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Ardiansyah menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. “Kami akan terus meningkatkan koordinasi antar OPD agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program, sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa maksimal,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan publik. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses-akses pelayanan publik agar mudah dijangkau seluruh masyarakat serta mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 yang digelar Kamis (13/06) sebelumnya, Fraksi AKB menyoroti kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai tidak sesuai target. Anggota Fraksi AKB, Mulyana, menyebutkan bahwa target PAD sebesar Rp 787,53 miliar hanya terealisasi 44,76 persen, dan hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi pemerintah dengan OPD.
“Angka ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan PAD tidak berjalan dengan baik. Pemerintah perlu menjalankan fungsi evaluasi terhadap kontribusi yang diberikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (Perusda),” jelas Mulyana.
Mulyana juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada sektor pertambangan saja. “Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk juga dari pendapatan retribusi dan pajak daerah. Ini masih bisa ditingkatkan,” tambahnya.
Tanggapan ini menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk terus berupaya meningkatkan koordinasi antar OPD dan akses pelayanan publik demi mengoptimalkan PAD dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (Red)
